Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Dadang Sukandar

Penulis dan Praktisi Hukum

Addendum

OPINI | 27 May 2011 | 05:34 Dibaca: 7643   Komentar: 2   0

Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Black’s law Dictionary, addendum merupakan “A thing that is added or to be added; a list or section consisting of added material”.  Dalam perjanjian, selain addendum sering juga dipakai istilah amandemen. Suatu addendum pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian yang telah dibuat (sebagai klausul suplemen dari sebuah perjanjian pokok).

Biasanya addendum muncul karena adanya perubahan dari isi perjanjian, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Misalnya, kebutuhan untuk merinci lebih lanjut nilai belanja proyek pada sebuah perjanjian pembangunan jalan tol. Terhadap hal-hal tersebut, para pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan kedalam addendum. Pembuatan addendum semacam ini lebih praktis ketimbang membuat perjanjian baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun dalam perjanjian pokoknya tidak dimasukan klausul mengenai addendum, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat addendum di kemudian hari saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Para pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan isi perjanjian melalui addendum sepanjang para pihak menyepakatinya.

Secara fisik addendum terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum suatu addendum melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utama. Berikut adalah contoh klausul mengenai addendum dalam suatu perjanjian pokok:

Pasal  16
Addendum


Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

(legalakses.com).

Artikel Terkait:

  1. Contoh-contoh Dokumen Hukum dan Surat Resmi
  2. Cara Membuat Surat Perjanjian
  3. Perjanjian dan Syarat-syaratnya
  4. Asas-asas Perjanjian
  5. Nota Kesepahaman (Memorandum of Undertanding/MoU)
  6. Perjanjian Kerja: PKWT dan PKWTT
  7. Peluang Usaha dan Bisnis

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Perpu Pilkada Adalah Langkah Keliru, Ini …

Rolas Jakson | | 01 October 2014 | 10:25

3 Kesamaan Demonstrasi Hongkong dan UU …

Hanny Setiawan | | 30 September 2014 | 23:56

Punya Ulasan Seputar Kependudukan? Ikuti …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:29

Kompasiana “Mengeroyok” Band Geisha …

Syaiful W. Harahap | | 01 October 2014 | 11:04

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 5 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 7 jam lalu

Masalah Pilkada: Jangan Permainkan UU! …

Jimmy Haryanto | 7 jam lalu

Beraninya Kader PAN Usul Pilpres oleh MPR, …

Sahroha Lumbanraja | 8 jam lalu

Guru Pukul Siswa, Gejala Bunglonisasi …

Erwin Alwazir | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Daffa (2thn) Atlit Cilik Taekwondo …

Muhammad Samin | 7 jam lalu

Fatimah Hutabarat, Derita di Penjara …

Leonardo | 8 jam lalu

Anak Muda Haruskah Dipaksa? …

Majawati Oen | 8 jam lalu

Gigi berlubang Pada Balita …

Max Andrew Ohandi | 8 jam lalu

Sosialisasi Khas Warung Kopi …

Ade Novit | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: