Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Dadang Sukandar

Penulis dan Praktisi Hukum

Addendum

OPINI | 27 May 2011 | 05:34 Dibaca: 7680   Komentar: 2   0

Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Black’s law Dictionary, addendum merupakan “A thing that is added or to be added; a list or section consisting of added material”.  Dalam perjanjian, selain addendum sering juga dipakai istilah amandemen. Suatu addendum pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian yang telah dibuat (sebagai klausul suplemen dari sebuah perjanjian pokok).

Biasanya addendum muncul karena adanya perubahan dari isi perjanjian, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Misalnya, kebutuhan untuk merinci lebih lanjut nilai belanja proyek pada sebuah perjanjian pembangunan jalan tol. Terhadap hal-hal tersebut, para pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan kedalam addendum. Pembuatan addendum semacam ini lebih praktis ketimbang membuat perjanjian baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun dalam perjanjian pokoknya tidak dimasukan klausul mengenai addendum, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat addendum di kemudian hari saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Para pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan isi perjanjian melalui addendum sepanjang para pihak menyepakatinya.

Secara fisik addendum terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum suatu addendum melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utama. Berikut adalah contoh klausul mengenai addendum dalam suatu perjanjian pokok:

Pasal  16
Addendum


Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

(legalakses.com).

Artikel Terkait:

  1. Contoh-contoh Dokumen Hukum dan Surat Resmi
  2. Cara Membuat Surat Perjanjian
  3. Perjanjian dan Syarat-syaratnya
  4. Asas-asas Perjanjian
  5. Nota Kesepahaman (Memorandum of Undertanding/MoU)
  6. Perjanjian Kerja: PKWT dan PKWTT
  7. Peluang Usaha dan Bisnis

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Penjelajah Kuburan, Mencintai Indonesia …

Olive Bendon | | 23 October 2014 | 03:53

Batik Tanpa Pakem …

Agung Han | | 23 October 2014 | 07:31

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Putri Presiden Jokowi Ikut Tes CPNS, Salah …

Djarwopapua | | 23 October 2014 | 14:08

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Pak Presiden, Kok Sederhana Banget, Sih! …

Fitri Restiana | 4 jam lalu

Acara Soimah Menelan Korban …

Dean Ridone | 10 jam lalu

Dua Cewek Kakak-Adik Pengidap HIV/AIDS di …

Syaiful W. Harahap | 10 jam lalu

Singkirkan Imin, Jokowi Pinjam Tangan KPK? …

Mohamadfi Khusaeni | 12 jam lalu

Pembunuhan Bule oleh Istrinya di Bali …

Ifani | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Yogyakarta, Mengapa Panas? …

Sayid Jumianto | 7 jam lalu

Geng ( Group Endel Nantang Gue ) …

Nurin Nazlah Maulid... | 7 jam lalu

(38) Skedul Kurikulum [2], Penerapan Sistem …

Tommy Junus Sarwan | 7 jam lalu

Ketika Wawan, Striker Andalan Timnas …

Primata Euroasia | 7 jam lalu

Festival Rambu Solo(Upacara Kematian) …

Hari Suseno | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: