Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Dadang Sukandar

Penulis dan Praktisi Hukum

Addendum

OPINI | 27 May 2011 | 05:34 Dibaca: 7594   Komentar: 2   0

Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Black’s law Dictionary, addendum merupakan “A thing that is added or to be added; a list or section consisting of added material”.  Dalam perjanjian, selain addendum sering juga dipakai istilah amandemen. Suatu addendum pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian yang telah dibuat (sebagai klausul suplemen dari sebuah perjanjian pokok).

Biasanya addendum muncul karena adanya perubahan dari isi perjanjian, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Misalnya, kebutuhan untuk merinci lebih lanjut nilai belanja proyek pada sebuah perjanjian pembangunan jalan tol. Terhadap hal-hal tersebut, para pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan kedalam addendum. Pembuatan addendum semacam ini lebih praktis ketimbang membuat perjanjian baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun dalam perjanjian pokoknya tidak dimasukan klausul mengenai addendum, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat addendum di kemudian hari saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Para pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan isi perjanjian melalui addendum sepanjang para pihak menyepakatinya.

Secara fisik addendum terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum suatu addendum melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utama. Berikut adalah contoh klausul mengenai addendum dalam suatu perjanjian pokok:

Pasal  16
Addendum


Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

(legalakses.com).

Artikel Terkait:

  1. Contoh-contoh Dokumen Hukum dan Surat Resmi
  2. Cara Membuat Surat Perjanjian
  3. Perjanjian dan Syarat-syaratnya
  4. Asas-asas Perjanjian
  5. Nota Kesepahaman (Memorandum of Undertanding/MoU)
  6. Perjanjian Kerja: PKWT dan PKWTT
  7. Peluang Usaha dan Bisnis

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hati-Hati Meletakkan Foto Rahasia di …

Pical Gadi | | 02 September 2014 | 15:36

Yohanes Surya Intan yang Terabaikan …

Alobatnic | | 02 September 2014 | 10:24

Plus Minus kalau Birokrat yang Jadi …

Shendy Adam | | 02 September 2014 | 10:03

Mereka Sedang Latihan Perang …

Arimbi Bimoseno | | 02 September 2014 | 10:15

Inilah Pemenang Lomba Kompetisi Blog ACC! …

Kompasiana | | 01 September 2014 | 12:25


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 5 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 7 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 9 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 10 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 11 jam lalu


HIGHLIGHT

Mengenal dan Mengenang IH Doko, Pahlawan …

Blasius Mengkaka | 8 jam lalu

Kenormalan yang Abnormal …

Sofiatri Tito Hiday... | 8 jam lalu

Aku Akan Pulang …

Dias | 8 jam lalu

Terpenuhikah Hak Kami, Hak Anak Indonesia? …

Syifa Aslamiyah | 8 jam lalu

UUD 1945 Tak Sama dengan Jakarta …

Adinda Agustaulima ... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: