Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Dadang Sukandar

Penulis dan Praktisi Hukum

Addendum

OPINI | 27 May 2011 | 05:34 Dibaca: 7887   Komentar: 2   0

Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Black’s law Dictionary, addendum merupakan “A thing that is added or to be added; a list or section consisting of added material”.  Dalam perjanjian, selain addendum sering juga dipakai istilah amandemen. Suatu addendum pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian yang telah dibuat (sebagai klausul suplemen dari sebuah perjanjian pokok).

Biasanya addendum muncul karena adanya perubahan dari isi perjanjian, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Misalnya, kebutuhan untuk merinci lebih lanjut nilai belanja proyek pada sebuah perjanjian pembangunan jalan tol. Terhadap hal-hal tersebut, para pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan kedalam addendum. Pembuatan addendum semacam ini lebih praktis ketimbang membuat perjanjian baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun dalam perjanjian pokoknya tidak dimasukan klausul mengenai addendum, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat addendum di kemudian hari saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Para pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan isi perjanjian melalui addendum sepanjang para pihak menyepakatinya.

Secara fisik addendum terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum suatu addendum melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utama. Berikut adalah contoh klausul mengenai addendum dalam suatu perjanjian pokok:

Pasal  16
Addendum


Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

(legalakses.com).

Artikel Terkait:

  1. Contoh-contoh Dokumen Hukum dan Surat Resmi
  2. Cara Membuat Surat Perjanjian
  3. Perjanjian dan Syarat-syaratnya
  4. Asas-asas Perjanjian
  5. Nota Kesepahaman (Memorandum of Undertanding/MoU)
  6. Perjanjian Kerja: PKWT dan PKWTT
  7. Peluang Usaha dan Bisnis

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Diantara PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan …

Ferril Irham Muzaki | | 05 March 2015 | 16:00

Begalnomics: Kenapa Begal Tetap Ada Meski …

Yoga Ps | | 05 March 2015 | 16:36

Para Pekerja Sebaiknya Menghindari Kebiasaan …

Reidnash Heesa | | 05 March 2015 | 16:31

Hati-hati Mendownload Aplikasi untuk Mobile …

Yety Ursel | | 05 March 2015 | 22:12

Kalajengking dan Wanita Berbisa …

Pical Gadi | | 05 March 2015 | 22:07


TRENDING ARTICLES

Mahasiswi Goyang dengan Profesor di …

Mansur Am | 9 jam lalu

(Breaking News) Denny Indrayana Tersangka …

Pakde Kartono | 10 jam lalu

Ahok Dapat Dukungan dari Ketua Umum Partai …

Imam Kodri | 11 jam lalu

Gaya Ahok Tidak Meng-Indonesia! …

Sang Millioner | 13 jam lalu

Lima Mata Iblis Penguasa Dunia …

Wasiat Kumbakarna | 14 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: