Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

pemuda Indonesia

Indonesia merupakan Negara Hukum

OPINI | 18 February 2011 | 15:27 Dibaca: 501   Komentar: 3   0

“Negara Indonesia adalah negara Hukum “
(pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3)

Negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. UUD ’45 merupakan dasar hukum yang tertulis yang mungkin merupakan dasar hukum tertulis yang tertinggi diantara dasar hukum tertulis lainnya di Indonesia. Dengan adanya pasal 1 ayat 3 UUD ’45 ini yang jelas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka dalam setiap perilaku maupun tindakan warga Indonesia haruslah berdasarkan hukum dan sadar akan hukum.
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah : supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.
Apabila kita melihat insiden cikeusik yang terjadi tidak beberapa lama ini, dapatlah kita katakan bahwa bangsa Indonesia belum begitu sadar akan fungsi dari hukum yang tertulis yang ada di Indonesia. Konflik antar agama ini sebenarnya bisa dicegah asalkan masyarakat dapat memahami apa arti dari demokrasi itu sendiri dan mengetahui hukum tertulis yang ada di Indonesia yaitu UUD ’45 yang berkaitan dengan agama seperti yang terdapat pada pasal 29 (2) UUD ’45. Pasal itu berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”
Oleh sebab itu setiap tindakan masyarakat Indonesia haruslah bersifat normatif, jangan seperti insiden cikeusik yang sangatlah tidak mencerminkan negara hukum. Apabila insiden itu terjadi dengan alasan Ahmadiyah telah mencemari agama Islam, itu bukan berarti penyerangan terhadap Ahmadiyah seperti insiden cikeusik itu merupakan tindakan yang benar. Sebaiknya apabila benar Ahmadiyah telah mencemari agama Islam ada baiknya masyarakat memprotesnya melalui proses hukum yang berlaku yang selama ini memang tentang keberadaan Ahmadiyah ini sedang ditangani oleh pemerintah. Percayakan proses ini ke pemerintah, dan masyarakat diharapkan menjadi pengawas dalam proses itu. Pengawas bukan berarti langsung turun tangan menghakimi apabila tidak puas dengan kinerja pemerintah, hal itu justru melanggar hukum yang berlaku di Indonesia apabila masyarakat turun tangan langsung dan melakukan pengrusakan atau lebih parah sampai jatuh korban jiwa.
Akhir kata marilah kita sebagai masyarakat yang beradab dan cerdas, ketahui dan pahami hukum yang ada di Indonesia karena sejatinya Indonesia merupakan negara hukum dan kita sebagai warga negaranya sudah sewajarnya kita bersikap dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ada “Tangan” Anjing Diborgol di Pasar …

Eddy Mesakh | | 18 December 2014 | 21:39

Konyolnya Dokumen Hoax Kementerian BUMN Ini …

Gatot Swandito | | 18 December 2014 | 09:24

Suka Duka Kerja di Pakistan …

Gaganawati | | 18 December 2014 | 23:19

Warga Hollandia Antusias Menyambut …

Veronika Nainggolan | | 18 December 2014 | 20:40

[UPDATE] Nangkring Parenting bersama Mentari …

Kompasiana | | 10 December 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Luar Biasa, Kasus Lapindo Selesai di Tangan …

Hanny Setiawan | 3 jam lalu

PSSI dan Kontradiksi Prestasi …

Binball Senior | 4 jam lalu

Mungkinkah Duet “Jokowi-Modi” …

Jimmy Haryanto | 6 jam lalu

Beli Indosat, Jual Gedung BUMN, Lalu? …

Erwin Alwazir | 10 jam lalu

Ngapain Garuda Minta Maaf ke Ahmad Dhani? …

Ifani | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: