Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Etta Junior

Saya sorang pria dan ingin belajar perduli ttg bangsa ini, walau keperdulian itu terkadang membingungkan selengkapnya

Polisi vs Istri Polisi

REP | 08 February 2011 | 15:20 Dibaca: 1426   Komentar: 0   0

Tidak seperti biasa malam ini keinginan belajar menulis dicoba lage.

Membaca beberapa rubrik kaitannya dengan proses perceraian seorang anggota POLRI disalah satu wilayah yang ada disulawesi, bahwa telah terjadi proses perceraian antara seorang anggota Polisi yang berpangkat brigadir dengan sang isteri, isteri bpk polisi secara mendasar dan prinsip tidak mau diceraikan, alasannya memang simple bahwa sapa yang akan menghidupi anak2 mereka nantinya yang terdiri dari 2 orang yang ank pertama sudah bernjak remaja, dan yg kecil masih beljar bersekolah SD. singkat cerita yang merupakan hal baru yg penulis ketahui bahwa apabila dalam proses perceraian dlm tubuh kepolisian khususnya anggota Polri apabila sudah diupayakan berdamai oleh Lembaga POLRI dan tidak bisa berdamai maka secara otomatis putusan cerai itu akan jatuh.

hal tersebut sudah pasti dan apabila disodorkan ke Pengadilan Agama maka pengadilan hanya formalitas mengadili dan memutus perceraian itu, kemudian upaya2 hukum yang biasa digunakan berdasarkan teori sistem peradilan Indonesia tidak akan pernah diperhatikan, karena intinya bahwa cerai telah diputus oleh Lembaga Polri dan dicap ato disahkan Pengadilan Agama.

Kasus ini kemudian panjang karena seharusnya dan idealnya Istri dan ank2 dari Polisi tersebut seharusnya mendapatkan tunjangan kehidupan dari suami atau bapak mereka hingga putusan pengadilan INKRAH atau BERKEKUATAN HUKUM TETAP, namun hal itu tidak terjadi walaupun sang isteri masih dalam upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama saat ini.

Dari kasus ini, saya hny mencoba menggugah perhatian para pimpinan POLRI melihat hal ini dilapangan, sang isteri ketika akan datang untuk meminta hak hidup tuk ank2 mereka dari gaji bapaknya-pun dipersulit oleh BEndahara POLRES, apakah hal itu lazim atau bagaimana?

Perlu diperhatikan bahwa:

1. Putusan blm punya kekuatan hukum tetap alias sang isteri masih dalam proses banding ;

2. oleh karena itu status sebagai isteri masih sah ;

3. hak-hak sebagai isteri dan anak masih harus diterima secara normal oleh mereka.

Bagaimana hal ini terjadi ditubuh kepolisian??apakah itu bukan menelantarkan isteri, dan anak2 anggota Polri???

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mengintip Penambangan Batu Mulia Indocrase …

Syukri Muhammad Syu... | | 01 February 2015 | 11:47

Dalang Politik Kotor “Tedjo” …

Daniel H.t. | | 01 February 2015 | 16:23

“Konflik” KPK-Polri dan Tapal Batas …

Andi Muhammad Jafar | | 01 February 2015 | 15:49

“Musik Tradisional Pengamen vs Peraturan …

Alifiano Rezka Adi | | 01 February 2015 | 16:20

(TAC) Koperasi: Tempat Aman Menitip Uang …

Fidelis Harefa | | 01 February 2015 | 14:52


TRENDING ARTICLES

Sayonara Mega Selamat Tinggal Paloh, Relakan …

Wisnu Aj | 6 jam lalu

Mantan Penyidik KPK Akan Ungkap Borok …

Sang Pujangga | 10 jam lalu

Seperti BG, AS pun Menolak Panggilan …

Taryadi Sum | 10 jam lalu

Jokowi Lompat Pagar “Rumah Gelap Mega” …

Imam Kodri | 11 jam lalu

CNN: Siapa Jokowi Sesungguhnya? …

Jimmy Haryanto | 18 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: