Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Hendri Mahdi

Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa BlogSaya:"www.duniakontraktor.com" Email:"hendri@duniakontraktor.com"

Somasi Terhadap FIF Syariah

REP | 31 January 2011 | 07:56 Dibaca: 943   Komentar: 3   1

12964132981380646413Banda Aceh, 31 Januari 2011

Kepada YTH:

Pimpinan PT. FIF Syariah Banda Aceh

JI. Tgk. Daud Bereueh No. 163 Banda Aceh

Perihal: Somasi Penarikan Kendaran Bermotor An. …………………….

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Hendri, SKed, ……………….., bertindak atas nama ……………… berdasarkan surat kuasa khusus nomor: ……., untuk selanjutnya disebut ”PIHAK PERTAMA”

Dengan ini PIHAK PERTAMA mengajukan “SOMASI “ terhadap:

PT. Federal International Finance Banda Aceh, beralamat di Jl. Tgk. Daud Bereueh No. 163 Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya SOMASI oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK PERTAMA

  • Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah tertanggal 13 Juni 2008 Nomot 220900352008, PIHAK PERTAMA adalah konsumen yang mendapatkan pembiayaan Murabahah dari PIHAK KEDUA untuk pembelian 1 (satu) unit New Motor Cycle Merk Honda Type NC110CW Nomor Rangka MH1JF12198K383588 Nomor Mesin JF12198K383588 Tahun 2008 Warna Merah;

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KEDUA

  • Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah tertanggal 13 Juni 2008 Nomot 220900352008, PIHAK KEDUA adalah pelaku usaha yaitu perusahaan pembiayaan syariah yang telah memberikan pembiayaan Murabahah kepada PIHAK PERTAMA untuk pembelian 1 (satu) unit New Motor Cycle Merk Honda Type NC110CW Nomor Rangka MH1JF12198K383588 Nomor Mesin JF12198K383588 Tahun 2008 Warna Merah;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN SOMASI

  1. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf (d) dan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menentukan, (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:  (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;
  2. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal  7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan, “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”;
  3. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal  4 Ayat (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan, “(3)  Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (4)  Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana”;
  4. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
  5. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan, “Setiap orang beerhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”;
  6. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 5 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 03 /Bl/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menentukan, “setiap Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”;
  7. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Ketetapan Kelima  Poin (2) FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH yang menentukan, “Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”;
  8. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Ketetapan Pertama  Poin (5) FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN yang menentukan, Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”;
  9. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan, ”Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut“;
  10. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 1429 Angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan, “perjumpaan terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu, kecuali: bila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya”;
  11. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan, pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat”;
  12. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan SOMASI kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 1453 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan, dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu”;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

  1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf (d) dan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian pembiayaan syariah yang tercantum pada pasal 7 Angka (2) Huruf (b)  yang intinya menyatakan bahwa “pelaku usaha berhak mengambil dan menerima kembali penyerahan barang jaminan serta melakukan penjualan” dinyatakan batal demi hukum. Oleh sebab itu maka penyitaan kendaraan bermotor Merk Honda Type NC110CW Nomor Rangka MH1JF12198K383588 Nomor Mesin JF12198K383588 Tahun 2008 Warna Merah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merampas hak PIHAK PERTAMA terhadap kendaraan tersebut.
  2. Bahwa berdasarkan Pasal  7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka penyitaan kendaraan bermotor Merk Honda Type NC110CW Nomor Rangka MH1JF12198K383588 Nomor Mesin JF12198K383588 Tahun 2008 Warna Merah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, adalah perbuatan melawan hukum dan merupakan bentuk perbuatan main hakim sendiri;
  3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah tertanggal 13 Juni 2008 Nomot 220900352008, maka klausul pada pasal 7 Angka (2) Huruf (b)  yang intinya menyatakan bahwa “pelaku usaha berhak mengambil dan menerima kembali penyerahan barang jaminan serta melakukan penjualan dan penyitaan kendaraan bermotor Merk Honda Type NC110CW Nomor Rangka MH1JF12198K383588 Nomor Mesin JF12198K383588 Tahun 2008 Warna Merah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUAmerupakan bentuk penyesatan dan pemaksaan pada suatu perjanjian;
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka penyitaan kendaraan bermotor Merk Honda Type NC110CW Nomor Rangka MH1JF12198K383588 Nomor Mesin JF12198K383588 Tahun 2008 Warna Merah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, merupakan bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dan perbuatan tersebut dapat dipidana;
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 03 /Bl/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah junto Ketetapan Pertama  Poin (5) FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN maka pungutan denda keterlambatan angsuran sebesar 0,5 % perhari yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah;
  6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah tertanggal 13 Juni 2008 Nomot 220900352008, maka pungutan denda keterlambatan angsuran sebesar 0,5 % perhari merupakan perbuatan penyesatan atau penipuan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA karena ketentuan tersebut tidak tercantum dalam klausul perjanjian Pembiayaan Syariah tertanggal 13 Juni 2008 Nomot 220900352008;

V. KERUGIAN PIHAK PERTAMA

  1. Bahwa mengingat Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka pungutan denda keterlambatan angsuran sebesar 0,5 % perhari dan penyitaan kendaraan bermotor Merk Honda Type NC110CW Nomor Rangka MH1JF12198K383588 Nomor Mesin JF12198K383588 Tahun 2008 Warna Merah yang dilakukan oleh PIHAK II dengan cara yang semena-mena sangat merugikan kehormatan, martabat, dan hak milik PIHAK PERTAMA;
  2. Bahwa mengingat Pasal 5 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 03 /Bl/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah junto Ketetapan Pertama  Poin (5) FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN, maka pungutan denda keterlambatan angsuran sebesar 0,5 % perhari yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA telah memberikan citra negatif terhadap terhadap perkembangan sistem perekomian Islam yang berprinsip pada ekonomi syariah, maka perbuatan PIHAK KEDUA tersebut sangat merugikan umat Islam.

VI. TUNTUTAN

  1. Bahwa berdasarkan Pasal 1429 Angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena PIHAK KEDUA telah meyita kendaraan bermotor Merk Honda Type NC110CW Nomor Rangka MH1JF12198K383588 Nomor Mesin JF12198K383588 Tahun 2008 Warna Merah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dari PIHAK PERTAMA maka perjumpaan hutang sudah tidak dimungkinkan lagi, oleh sebab itu PIHAK PERTAMA minta kepada PIHAK KEDUA untuk mengembalikan seluruh kerugian PIHAK PERTAMA;
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 1453 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka PIHAK PERTAMA minta seluruh biaya yang sudah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dikembalikan seluruhnya, yaitu setelah digenapkan menjadi sebesar Rp. 20.214.300 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan rincian: Uang muka sebesar Rp.  2.000.000,- Angsuran, Rp. 18.059.903,- Bunga, Rp. 154.440, Totalnya = Rp. 20.214.343,-
  3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka  PIHAK PERTAMA minta kepada PIHAK KEDUA untuk minta maaf kepada umat Islam atas karena telah menciptakan citra negatif terhadap sistem ekonomi Islam pada 3 (tiga) surat kabar harian nasional dan 3 (tiga) surat kabar harian provinsi di Aceh;
  4. Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja SOMASI ini tidak ditindak lanjuti, maka perkara ini akan kami selesaikan melalui jalur hukum, baik pidana maupun perdata;

Demikianlah SOMASI ini kami buat, dengan harapan mendapat tanggapan yang positif bagi seluruh pihak yang menerimanya.

Tembusan:

  1. Bank Niaga Syariah (JFSN), di Jakarta
  2. Dewan Syari’ah Nasional MUI, d.a. Mesjid Istiklal
  3. Departemen Keuangan Republik Indonesia, c.q. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
  4. Kepolisian Daerah Aceh, c.q. Kapolda Aceh
  5. Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

Hormat Kami.

Hendri, SKed

Gambar: google

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bertemu Dua Pustakawan Berprestasi Terbaik …

Gapey Sandy | | 30 October 2014 | 17:18

Asiknya Berbagi Cerita Wisata di Kompasiana …

Agoeng Widodo | | 30 October 2014 | 15:40

[YOGYAKARTA] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:06

Paling Tidak Inilah Kenapa Orangutan …

Petrus Kanisius | | 30 October 2014 | 14:40

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Pramono Anung Menjadi Satu-satunya Anggota …

Sang Pujangga | 6 jam lalu

Mba, Pengungsi Sinabung Tak Butuh …

Rizal Amri | 9 jam lalu

Muhammad Arsyad Tukang Sate Luar Biasa, Maka …

Opa Jappy | 11 jam lalu

DPR Memalukan dan Menjijikan Kabinet Kerja …

Sang Pujangga | 12 jam lalu

Pemerintahan Para Saudagar …

Isk_harun | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: